header

BI Milik Siapa? Pemahaman tentang Pemilik Sebenarnya di Balik Alat Tukar Negara-Negara Dunia

Sabtu 19-08-2023 / 13:04 WIB


BI Milik Siapa? Pemahaman tentang Pemilik Sebenarnya di Balik Alat Tukar Negara-Negara Dunia

Dalam konteks ini, terjadi pengurangan kedaulatan ekonomi. Republik Indonesia harus menghadapi tantangan mengelola utang warisan ini sambil menjaga stabilitas ekonomi dan kemandirian nasional. Utang tersebut menjadi beban yang mengiringi perjalanan ekonomi dan politik Republik, mengingat terbatasnya ruang gerak dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan kreditur.

Perjalanan Menuju Rekonsiliasi Penuh


Namun, kondisi ekonomi dan kebijakan yang dihasilkan dari KMB bukanlah akhir dari cerita. Masa pemerintahan Soekarno memunculkan semangat nasionalisme yang kuat, termanifestasi dalam tindakan menasionalisasi aset-aset perusahaan asing. Meskipun bertujuan untuk meraih kemandirian ekonomi, langkah-langkah ini memunculkan tegangan dengan negara-negara asing yang memiliki kepentingan ekonomi di Indonesia.

Keputusan Bung Karno untuk menolak kehadiran lebih lanjut IMF dan Bank Dunia serta mengambil langkah untuk merdeka dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan semangat untuk meraih kedaulatan yang lebih besar. Meskipun langkah ini membawa akibat politik, seperti naiknya Soeharto sebagai presiden, hal ini juga mengilustrasikan tekad untuk mengembalikan kontrol nasional atas kebijakan ekonomi dan politik.

Konferensi Meja Bundar 1949 adalah titik penting dalam sejarah Indonesia, menandai pengakuan internasional terhadap kedaulatan nasional. Namun, analisis mendalam mengenai kondisi-kondisi ekonomi yang dihasilkan oleh kesepakatan ini mengungkapkan kerumitan dalam meraih kedaulatan ekonomi sejati. Proses rekonsiliasi ekonomi dan kedaulatan berlanjut melalui berbagai fase pemerintahan berikutnya, menggambarkan semangat untuk mengembalikan kendali penuh atas nasionalisme ekonomi dan politik. Sebuah perjalanan panjang menuju kedaulatan sejati dan kemandirian ekonomi yang terus berkembang hingga saat ini.


×

Terjalinnya Jaringan Nekolonialisme Melalui Orde Baru

Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, Indonesia mengalami periode yang kompleks, yang memiliki dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan kedaulatan negara. Salah satu aspek yang patut dianalisis adalah peran neokolonialisme melalui pemberian bantuan dan pertumbuhan utang luar negeri yang signifikan. Kehadiran Orde Baru menjadi alat perpanjangan neokolonialisme yang mempengaruhi berbagai aspek pembangunan dan kemandirian nasional.

  1. Konteks Pemberian Bantuan Pembangunan

Pada awalnya, pemberian "paket bantuan pembangunan" dari lembaga-lembaga internasional, terutama IMF dan Bank Dunia, terdengar seperti langkah positif untuk mendukung pembangunan ekonomi negara-negara yang baru merdeka. Namun, kenyataannya, bantuan ini seringkali membawa dampak yang lebih dalam dan kompleks. Dalam hal ini, Orde Baru di bawah Soeharto menggunakan bantuan ini sebagai alat untuk membangun kembali ekonomi Indonesia setelah masa krisis ekonomi dan politik yang tidak stabil di era awal kemerdekaan.

Lanjut …….

TAG: #keuangan
Sumber:

BERITA TERKAIT