Pemekaran Wilayah Provinsi NTT: Menunggu Kapan? Anggota DPD Abraham Liyanto Tuntut Pencabutan Moratorium 10 Tahun!
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pencabutan moratorium pemekaran daerah akan sangat bergantung pada kesiapan anggaran. Jika dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup untuk pembiayaan pemekaran, maka moratorium dapat dicabut. Tito Karnavian juga menyebut bahwa pemerintah sedang berdiskusi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait masalah ini.
Sejak moratorium diberlakukan pada tahun 2014, terdapat 329 usulan pemekaran wilayah yang telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rinciannya mencakup 56 calon provinsi baru, 236 calon kabupaten baru, dan 37 calon kota baru. Debat tentang pemekaran wilayah terus berlanjut, dengan harapan agar kebijakan moratorium yang telah berlangsung selama satu dekade dapat diubah demi kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
