Perseteruan Antara GPK dan PDIP di Magelang: Ironi dalam Hubungan Organisasi Underbow dan Koalisi Politik
Magelang, 16 Oktober 2023 - Hubungan antara Gerakan Pemuda Kabah (GPK) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di wilayah Magelang, Jawa Tengah, mengalami eskalasi konflik yang mengejutkan. Organisasi sayap GPK, yang secara tradisional terkait dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PDIP, yang merupakan mitra koalisi PPP di tingkat nasional, terlibat dalam perseteruan yang memunculkan pertanyaan tentang kesejajaran politik dan loyalitas partai.
Situasi ini mencuat di media sosial ketika berbagai postingan dan komentar menyebutkan ketegangan antara simpatisan GPK dan PDIP di wilayah tersebut. Sebuah akun Twitter dengan nama @dean35405627 menyebut bahwa perseteruan antara kedua kelompok telah berlangsung lama di Magelang dan sekitarnya, tanpa memandang urusan para elit politik. "Gak ada urusannya sama politik perubahan, kalo mereka bertemu di jalan ya sudah pasti berantem, pasti cari gara-gara dah, sekitaran Magelang, Purworejo, Temanggung dah pada paham," tulis akun tersebut.
Beberapa sumber menyebut bahwa pemicu perseteruan ini adalah perusakan bendera GPK oleh massa PDIP. Postingan yang dibagikan oleh akun @Radjahoki_pro dan mendapat dukungan dari beberapa warganet lainnya menunjukkan video perusakan bendera GPK.
Namun, yang membuat situasi ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa GPK, yang secara historis merupakan organisasi sayap PPP, dan PDIP, sebagai mitra koalisi PPP di tingkat nasional, seharusnya memiliki hubungan yang harmonis. GPK sendiri didirikan pada tanggal 29 Maret 1982 oleh para pemuda dari PPP dan memiliki peran dalam menjaga keamanan tak resmi di berbagai acara partai dan pejabat partai. Saat ini, GPK dipimpin oleh H Andi Surya Wijaya Ghalib, politisi dan salah satu pengurus pusat DPP PPP.
Selain GPK, PPP juga memiliki dua organisasi sayap lainnya, yaitu Angkatan Muda Kabah dan Generasi Muda Pembangunan Indonesia.
Meskipun terjadi perseteruan di tingkat lokal, baik GPK maupun PDIP di tingkat nasional mungkin akan berusaha untuk memahami dan mengatasi masalah ini agar tidak merusak koalisi politik yang ada. Pertanyaan tentang sejauh mana hubungan antara organisasi sayap dan partai politik bisa bersifat independen dalam situasi tertentu, seperti yang terjadi di Magelang, tetap menjadi perdebatan menarik dalam politik Indonesia.
